Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa saat ini belum ada peraturan baru yang membatasi atau melarang kendaraan tertentu menggunakan bahan bakar bersubsidi.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
==========
Kategori: Konten yang menyesatkan
Beredar sebuah postingan di group Facebook Motuba dari akun bernama @ryo.prastyo.161, yang membagikan daftar 10 merek mobil yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
NARASI:
Mbah mobil sejuta umat dilarang minum lite lagi muehehehe
Sumber: Facebook
https://www.facebook.com/groups/motuba.id/posts/3173905246098704
Arsip: https://archive.ph/ybDAf
==========
PENJELASAN:
Berdasarkan hasil penelusuran, isu yang beredar di media sosial mengenai larangan penggunaan Pertalite untuk sejumlah merek mobil adalah tidak benar. Kementerian ESDM dan BPH Migas telah membantah klaim tersebut melalui perwakilannya.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono, dengan tegas membantah adanya aturan yang melarang merek-merek mobil tertentu untuk menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Tidak benar,” ujar Agus, mengutip Liputan6.com. Agus menambahkan bahwa saat ini, revisi Peraturan Presiden RI No. 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak masih dalam tahap pelaporan kepada Presiden Joko Widodo. Ini berarti, belum ada keputusan resmi mengenai perubahan regulasi terkait penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan bermotor.
Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, yang menyatakan bahwa saat ini belum ada peraturan baru yang membatasi atau melarang kendaraan tertentu menggunakan bahan bakar bersubsidi. “Belum keluar kan revisinya atau peraturan lain yang membatasi seperti itu,” jelas Saleh.
Penjelasan dari pihak terkait tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan regulasi penggunaan bahan bakar bersubsidi. Adanya rencana revisi Peraturan Presiden memang sedang berjalan, namun belum ada keputusan final yang dapat dijadikan dasar untuk melarang merek-merek mobil tertentu menggunakan bahan bakar bersubsidi.
Dengan demikian, klaim narasi dalam unggahan tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
REFERENSI:
Leave a Reply