Fakta yang sebenarnya adalah, nama Presiden Jokowi disebut dengan jelas oleh Pimpinan Sementara DPR, Guntur Sasono, dalam acara resmi tersebut.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
==========
Kategori: Konten yang menyesatkan
Beredar sebuah video yang diunggah oleh akun X @Boediantar4, yang menyebutkan bahwa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak disebut dalam sambutan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029.
Klaim ini bahkan diperkuat dengan narasi yang mengarah pada ketidakpuasan anggota Dewan terhadap kepemimpinan Jokowi, menggambarkan Presiden sebagai sosok yang arogan dan melanggar hukum.
Unggahan tersebut semakin memperkeruh suasana dengan menyebut bahwa “penjara menanti” bagi Jokowi.
NARASI:
Nama Jokowie sebagai Presiden pada pelantikan DPR periode 2024/2029 tidak disebut, itu menunjukan betapa sesungguhnya para anggota Dewan sangat tidak menyukai cara kerja Jokowie yang kasar, arogan, tidak taat Hukum & Konstitusi.
PENJARA MENANTIMU Mul
Sumber: X
https://archive.ph/kTlw5 Arsip
==========
PENJELASAN:
Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Cyberity, klaim bahwa nama Presiden Jokowi tidak disebut dalam sambutan pelantikan adalah tidak benar.
Dalam video rekaman yang diunggah di akun YouTube resmi DPR RI dengan judul “BREAKING NEWS – PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR/DPD/MPR RI PERIODE 2024 – 2029”, jelas terdengar bahwa nama Presiden Jokowi disebut oleh Guntur Sasono, Pimpinan Sementara DPR, dalam sambutannya.
Pada durasi 1:21:30 hingga 1:21:38, Guntur Sasono menyampaikan kalimat berikut: “Yang terhormat saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo.” Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa nama Jokowi jelas disebut dalam sambutan resmi acara pelantikan tersebut.
Nama Jokowi bukan hanya disebut, tetapi juga dengan penghormatan yang sesuai dengan jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia.
Narasi yang menyatakan bahwa tidak disebutnya nama Jokowi adalah tanda ketidakpuasan anggota Dewan terhadap Jokowi dan menuduh beliau sebagai sosok yang arogan dan tidak taat konstitusi hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. Klaim semacam ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap pemimpin negara.
Dengan demikian, klaim narasi dalam unggahan tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
REFERENSI:
Leave a Reply