Lembaga Indikator, melalui Direktur Eksekutifnya, Prof. Burhanuddin Muhtadi, telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak melakukan survei di Bone Bolango pada bulan September 2024. Survei terakhir yang sah dilakukan pada Agustus 2024, dan hasilnya berbeda dengan klaim yang beredar.
Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
==========
Kategori: Konten palsu
Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @iris.rsb menampilkan grafik hasil survei pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bone Bolango.
Survei tersebut mencatut nama lembaga survei Indikator Politik Indonesia dan diklaim berlangsung pada 20-25 September 2024.
NARASI:
SIMULASI SEMI TERBUKA 4 PASLON
Kalau pemilihan langsung Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bone Bolango diakan saat ini, siapa yang bpk/ibu pilih dari pasangan nama berikut ini?…(%)
Pada simulasi semi terbuka, ISMET-RISMAN paling banyak dipilih 31.1%, kemudian AMRAN- IRWAN 20.2%, nama lain Jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 21.5%.
INDIKATOR
Kabupaten Bone Bolango 20-25 September 2024
Sumber: TikTok
https://archive.ph/4iJGt Arsip
==========
PENJELASAN:
Tim cek fakta Cyberity menelusuri video tersebut dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan artikel dari Dulohupa.id yang diterbitkan pada 17 Oktober 2024. Artikel tersebut menjelaskan polemik mengenai hasil survei lembaga Indikator untuk Pilkada Bone Bolango.
Melansir dari Dulohupa.id, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, dengan tegas menyatakan bahwa lembaganya menjadi korban pemalsuan survei di Kabupaten Bone Bolango.
Melalui akun Instagram resminya, Burhanuddin menjelaskan bahwa Indikator tidak pernah melakukan survei di Bone Bolango pada bulan September 2024, melainkan survei terakhir mereka di wilayah tersebut dilakukan pada Agustus 2024, sebelum penetapan pasangan calon.
“@indikatorcoid kembali jadi korban pemalsuan survei. Kali ini di Kabupaten Bone Bolango. Modusnya, salah satu kubu menyebarkan slide palsu dengan mengatasnamakan Indikator Politik Indonesia di media sosial maupun media lokal,” tulis Burhanuddin dalam unggahannya di Instagram.
Survei yang diklaim oleh akun TikTok tersebut, menurut Burhanuddin, memiliki hasil yang sangat berbeda dengan survei resmi yang dilakukan pada Agustus. Tidak hanya itu, Burhanuddin juga menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang yang mengaku sebagai perwakilan dari Indikator Politik Indonesia yang disebut-sebut menyampaikan hasil survei tersebut.
Lebih lanjut, Burhanuddin menantang siapa saja yang memiliki bukti terkait klaim tersebut, baik berupa video atau foto, untuk membukanya ke publik. Dirinya menegaskan bahwa setiap hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia selalu dilakukan secara terbuka dan dapat diunduh dari situs resmi mereka di indikator.co.id.
Menanggapi polemik yang berkembang, tim kuasa hukum pasangan calon IRIS, melalui juru bicaranya Fanly Katili, juga memberikan klarifikasi. Fanly menyatakan bahwa pasangan IRIS tidak pernah melakukan manipulasi data hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Menurutnya, data survei tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku berasal dari lembaga Indikator.
Fanly pun mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang menuding tim IRIS telah menyebarkan informasi palsu terkait survei tersebut. Ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak terlibat dalam penyebaran data survei palsu.
Kasus tersebut menyoroti pentingnya verifikasi sumber informasi, terutama ketika menyangkut hasil survei politik yang sering kali digunakan untuk membentuk opini publik. Pemalsuan data dan klaim palsu seperti dalam unggahan dapat menyesatkan masyarakat, menciptakan kebingungan, dan merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi.
Oleh karena itu, selalu pastikan untuk memeriksa keabsahan sumber, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan lembaga survei atau statistik penting lainnya.
Sebagai masyarakat yang kritis, kita harus senantiasa waspada terhadap segala bentuk disinformasi yang dapat memengaruhi pandangan politik kita. Informasi yang valid dan terverifikasi adalah kunci untuk menjaga integritas demokrasi kita.
Dengan demikian, klaim narasi dalam unggahan tersebut masuk dalam kategori konten palsu.
REFERENSI:
https://dulohupa.id/cek-fakta-polemik-hasil-survei-indikator-untuk-pilkada-bone-bolango
Leave a Reply